Pemerintahan saat ini kerap membanggakan diri sebagai rezim yang bekerja cepat dan berani mengambil langkah besar demi mewujudkan “Indonesia Emas 2045”. Namun, jika kita menelisik lebih dalam, visi-visi besar itu sering kali menabrak dinding realitas, minim kajian matang, dan berjalan secara sporadis. Tiga isu krusial yang saat ini menjadi sorotan tajam Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) menjadi cerminan nyata bagaimana tata kelola negara lebih didominasi oleh ambisi populis dan pendekatan “komando” ketimbang nalar publik yang rasional dan ekologis.
Karhutla dan Ironi Visi Ekologis
Bagaimana mungkin pemerintah berbicara lantang soal perbaikan gizi dan SDM jika anak-anak bangsa terus dipaksa bernapas dalam kepungan asap? Kasus Karhutla yang terus berulang menunjukkan kegagalan sistemik pemerintah dalam menegakkan hukum, terutama terhadap korporasi-korporasi besar pembakar lahan.
Kritik tajam dari pakar pertanian mengemuka karena banyaknya lahan bekas Karhutla yang justru berujung ditanami sawit—sebuah praktik yang dinilai sebagai bentuk “bunuh diri ekologis”. Fakta ini memperlihatkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan pundi-pundi investasi ekstraktif daripada melindungi paru-paru bangsa. Ada inkonsistensi yang telanjang: di satu sisi pemerintah mengklaim ingin menyehatkan anak bangsa, namun di sisi lain abai ketika ruang hidup dan udara yang mereka hirup dipenuhi racun asap.
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Membebani Fiskal
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awalnya terdengar mulia. Namun dalam pelaksanaannya, program ini memicu rentetan masalah struktural. Beban fiskal yang sangat masif untuk MBG dinilai telah menyedot ruang anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk membenahi mutu pendidikan atau infrastruktur vital lainnya.
Penolakan dan kritik dari akar rumput terus bergulir. Mahasiswa di berbagai daerah, seperti aksi demonstrasi di Malang, bahkan secara terbuka mendesak evaluasi hingga penghapusan program MBG dan Kopdes. Mereka menilai kebijakan ini berpotensi menjadi ruang baru bagi penjarahan dan pemborosan anggaran negara. Sebuah kebijakan berskala nasional tidak bisa hanya mengandalkan niat baik; tanpa kesiapan rantai pasok dan kontrol kualitas yang ketat, MBG hanya akan berakhir sebagai mega-proyek karitatif yang membebani APBN dalam jangka panjang.
Kopdes Merah Putih: Koperasi Komando Bermodal “Wangsit”
Untuk menambal masalah rantai pasok logistik MBG, pemerintah menghidupkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Bukannya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi akar rumput yang organik, Kopdes justru menuai kecaman keras karena dijalankan dengan metode “Koperasi Komando” yang hierarkis. Kebijakan ini bahkan telah resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh lembaga kajian ekonomi CELIOS, yang menilai bahwa praktik Koperasi Komando ini tidak sesuai dengan mandat konstitusi.
Keganjilan program Kopdes makin menjadi-jadi ketika publik disuguhkan dengan wacana absurd. Beberapa waktu lalu, muncul wacana kontroversial yang menyebutkan bahwa gaji PNS akan disalurkan melalui Kopdes, yang memicu tawa dan sindiran tajam. Lebih menggelikan lagi, sempat beredar narasi bahwa ide awal pendirian koperasi ini didasari oleh “wangsit” yang diterima Presiden. Menjadikan klaim wangsit sebagai landasan perumusan kebijakan publik yang melibatkan anggaran triliunan rupiah adalah sebuah ironi yang berbahaya. Ini mempertontonkan lemahnya kajian akademis dan buruknya koordinasi antarkementerian dalam merumuskan sebuah program berskala nasional.
Trilogi masalah Karhutla, MBG, dan Kopdes memperlihatkan penyakit kronis dalam tata kelola kekuasaan hari ini: perumusan kebijakan yang tertutup, orientasi proyek yang dipaksakan dari atas ke bawah (top-down), serta pengabaian terhadap realitas di lapangan. Tidak ada gunanya mendistribusikan makan siang gratis jika ekosistem alamnya dibiarkan hancur oleh korporasi. Negara dan demokrasi tidak bisa dikelola bermodalkan “wangsit” dan ego sektoral, melainkan butuh transparansi, partisipasi publik, dan nalar kritis untuk mencegah kebangkrutan ekologi maupun ekonomi.
Oleh: Muhammad Ihyaul Fikro
